PEMILIHAN UMUM INDONESIA 2019: PELUANG DAN TANTANGAN

SIARAN PERS 

Pada tanggal 5 Maret 2019, KBRI London menyelenggarakan diskusi panel untuk membahas mengenai peluang dan tantangan terkait dengan penyelenggaraan pemilu pada 17 April 2019 yang merupakan peristiwa politik terpenting di Indonesia. Tujuan utama diskusi panel tersebut untuk membahas dan mensosialisasikan perkembangan situasi politik terkini di Indonesia bagi kalangan bisnis Inggris, akademisi, pemerintah, dan masyarakat umum di Inggris. Acara tersebut menghadirkan pembicara-pembicara ternama dari Indonesia dan Inggris yakni Dr. Philips Vermonte, Executive Director CSIS Jakarta dan Edward McBride, Asia Editor, The Economist dengan dipandu oleh Dr. Champa Patel, Head of Asia-Pacific Programme,  Chatham House.

Pemilu tahun 2019 ini merupakan pertama kalinya pemilihan presiden dan para anggota legislatif dilakukan secara serentak yang memperebutkan sekitar 20.000 kursi. “Dengan lebih dari 187 juta pemilih serta sekitar 800.000 kotak suara yang tersebar pada 17.000 pulau, hal tersebut akan merupakan tantangan logistik bagi penyelenggaraan Pemilu kali ini”, ungkap Duta Besar RI untuk Inggris, Dr. Rizal Sukma saat membuka acara diskusi panel. Namun demikian, Duta Besar Rizal Sukma berkeyakinan bahwa Indonesia, yang telah melakukan Pemilu langsung sejak tahun 1955, dapat menyelenggarakan peristiwa demokrasi tahun 2019 ini dengan damai dan lancar.

Dr. Vermonte menggarisbawahi kecenderungan perubahan sikap pemilih yang menjadi lebih rasional dalam membuat keputusan politiknya. Hal ini menurutnya berdasarkan pengalaman Pilkada tahun 2018, khususnya di beberapa provinsi dengan jumlah pemilih yang besar dimana tokoh teknorat berhasil terpilih. Fenomena kepala daerah yang merambah karir politik ke tingkat nasional akan menjadi tren persaingan politik di Indonesia ke depan. Sementara itu, Edward McBride menyebutkan demokrasi Indonesia meskipun yang termaju di kawasan, namun masih perlu memastikan partisipasi politik yang terbuka dan inklusif. Kedua pembicara sependapat bahwa maraknya kampanye negatif dan politik identitas terus menjadi tantangan nyata, meskipun jumlah pemilih yang aktif menggunakan sosial media tidak signifikan. Fenomena ini bukan hanya terjadi di Indonesia, namun juga di negara-negara lainnya.

Dalam rangka menyambut Hari Perempuan Internasional pada tanggal 8 Maret 2019, diskusi juga menghadirkan dua politikus Indonesia yaitu Lena Maryana Mukti, anggota DPR dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Dian Fatwa, politisi  dari Partai Amanat Nasional (PAN). Keduanya mengangkat topik tentang masih terbatasnya jumlah perwakilan perempuan di kursi parlemen meskipun lebih dari setengah populasi Indonesia adalah perempuan dan adanya penetapan kuota 30% perempuan di Parlemen sejak tahun 2008.

Pemilihan Presiden dan perwakilan rakyat di Indonesia dilakukan setiap 5 tahun. Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. KPU menjamin bahwa masyarakat Indonesia di luar negeri dapat menggunakan hak pilihnya. Dalam hal ini, sekitar 2.000 orang masyarakat Indonesia akan melakukan penjoblosan langsung di KBRI London dan sekitar 5.000 orang telah terdaftar untuk memberikan suaranya melalui pos.

Fungsi Politik KBRI London

Maret 2019