Pertajam Sistem Penanggulangan Terorisme Komprehensif, Pansus Amandemen RUU Terorisme DPR RI Belajar dari Inggris

London, 29 April 2017 – “Terorisme merupakan kejahatan internasional dan tidak ada satu negara pun yang luput dari ancaman terorisme di dunia ini”, begitu menurut Mayjen TNI (Purn.) Supiadin Aries Saputra membuka diskusi dengan pihak Inggris dalam kunjungan Pansus DPR RI untuk Amandemen RUU Tindak Pidana Terorisme yang berlangsung dari 23 – 29 April 2017 di London, Inggris. Sementara pihak Kementerian Dalam Negeri Inggris, sebagai instansi yang memimpin penanggulangan terorisme, menyambut baik kunjungan kerja Pansus DPR RI mengingat bahwa terorisme merupakan ancaman bersama sehingga penting untuk dapat bertukar pandangan dan memperkaya wawasan dengan mempelajari sistem di masing-masing negara.

Mayjen TNI (Purn.) Supiadin Aries Saputra, sebagai Ketua Delegasi Pansus DPR RI lebih lanjut menjelaskan bahwa Inggris dipilih karena dipandang sebagai negara yang maju dalam penanganan terorisme baik dari sisi legislasi maupun sistem yang sangat komprehensif yang mengedepankan koordinasi erat antar-lembaga, penegakan prinsip HAM, dan memiliki sistem pengawasan melekat, yang menjadi pokok bahasan dalam amandemen RUU dimaksud.

Selama kunjungannya, Pansus melakukan berbagai pertemuan dan bertukar pikiran secara komprehensif dengan 12 lembaga yang menangani penanggulangan terorisme di Inggris baik institusi pemerintah, penegak hukum maupun pengawas. “Koordinasi yang baik dan inter-operability diantara institusi yang berwenang menjadi kunci dalam menghadapi ancaman terorisme terhadap keamanan nasional di Inggris”, ujar salah seorang narasumber dari Kementerian Dalam Negeri Inggris.

Selain itu, sebagai negara demokrasi, Inggris juga menaruh perhatian tinggi terhadap penghormatan HAM dalam setiap penanganan kasus terorisme. Oleh karenanya setiap tindakan yang diambil pemerintah Inggris akan selalu diawasi dan diaudit oleh lembaga-lembaga independen.

“Pansus telah mendapatkan gambaran yang lengkap mengenai sistem penanggulangan terorisme di Inggris dari mulai pencegahan hingga perlindungan terhadap korban”, pungkas Ketua Delegasi Pansus sekaligus menyatakan pandangannya bahwa kunjungan tersebut dapat memberikan wawasan baru dan masukan konkrit dalam pembahasan Amandemen RUU Tindak Pidana Terorisme yang sedang berlangsung di Indonesia.

UU Tindak Pidana Terorisme disahkan di Indonesia pada tahun 2003 dan saat ini tengah dibahas amandemen UU dimaksud guna menyesuaikan dengan tantangan dan ancaman terorisme yang baru. Kerja sama penanggulangan terorisme merupakan salah satu highlight kerja sama bilateral RI – UK sebagaimana dituangkan dalam perjanjian yang ditandatangani PM Inggris dan Presiden RI pada tahun 2015.