Perkembangan Pelaksanaan Komitmen Masyarakat Internasional terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan inisiatif Open Government Partnership di Indonesia

London, 28 Juli 2017 — KBRI London bekerja sama dengan “the International Institute for Strategic Studies” (IISS) pada 28 Juli 2017 bertempat di Arundel House, London, Inggris mengadakan forum diskusi yang menghadirkan Dr. Yanuar Nugroho, Deputi II Bidang Kajian dan Pengelolaan Program Prioritas, Kepala Staf Kepresidenan, sebagai pembicara utama.

Forum Diskusi bertema “From Global Commitment to Local Implementation: Contextualising Sustainable Development Goals and Open Government Partnership. The Case of Indonesia” dihadiri oleh berbagai elemen yang terdiri dari pejabat KBRI London, peneliti senior IISS, pemerintah Inggris, akademisi, pengusaha dan mahasiswa.

Dalam paparannya, Dr Yanuar Nugroho pada intinya menyampaikan perkembangan pelaksanaan komitmen masyarakat internasional terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) dan inisiatif Open Government Partnership, dengan secara khusus mengangkat studi kasus di Indonesia. Diakui bahwa implementasi 17 (tujuh belas) tujuan SDGs oleh negara-negara di dunia, sebagai agenda pembangunan global yang baru untuk periode 2016-2030 (Agenda Pembangunan Berkelanjutan Pasca-2015), masih mengalami tantangan, karena kompleksitas terkait proses kebijakan dan komitmen politik. Dalam kasus Indonesia, guna menerjemahkan agenda global SDGs di tingkat nasional (dari pusat hingga daerah), Pemerintah Indonesia mencoba memetakan kaitan dan kompatibilitas antara sembilan cita dalam Nawacita dengan tujuh belas tujuan dalam SDGs. Indonesia kemudian mengembangkan sasaran, target, indikator pembangunan dari Nawacita tersebut guna implementasi SDGs.

Terkait Open Government Partnership (OGP), Indonesia adalah salah satu dari 8 negara pemrakarsa inisiatif keterbukaan pemerintah ini pada tahun 2011. Saat ini anggota OGP telah mencapai 70 negara. OGP merupakan instrumen penting untuk mencapai tujuan pembangunan global, dengan mengedepankan prinsip-prinsip akuntabilitas, keterbukaan, dan transparansi. Dalam kaitan ini, Dr Yanuar Nugroho memaparkan contoh keberhasilan Indonesia, dalam hal ini Kabupaten Bojonegoro, dalam menjalankan prinsip utama OGP yaitu bagaimana pemerintah melalui keterbukaannya, bisa melayani publik. Kabupaten Bojonegoro di Jawa Timur terpilih sebagai satu dari lima belas model OGP sub-national sedunia karena prestasinya mengatasi kemiskinan dan bencana banjir melalui OGP.

Dalam forum diskusi tersebut, juga dibahas salah satu aspek krusial bagi implementasi 17 tujuan SDGs yaitu terjalinnya kemitraan lintas pemangku kepentingan: masyarakat sipil, bisnis, akademisi, media, dan kemitraan global. Dalam kaitan ini, sebagai sesama negara kunci dalam pembahasan SDGs, Indonesia dan Inggris memiliki peluang untuk terus mengembangkan kemitraan dan kerja sama guna memastikan keberhasilan implementasi agenda global pembangunan tersebut.

Forum Diskusi KBRI dan Lembaga Think Tank utama di Inggris, “the International Institute for Strategic Studies” (IISS) merupakan perwujudan kerja sama kedua institusi dalam rangka membahas isu-isu internasional yang mengemuka, dengan menghadirkan para tokoh/ ahli sebagai narasumber. Dr. Yanuar Nugroho adalah Deputi Kepala Staf Kepresidenan bidang Kajian dan Pengelolaan Program Prioritas yang merupakan anggota Delegasi RI dalam perumusan Agenda Pembangunan Pasca 2015 di PBB.