Membangun Indonesia Sebagai Bangsa Maritim

LONDON, 3 November 2016 — “Karena karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan, tidak mudah bagi Indonesia untuk memajukan pembangunan ekonomi, sehingga isu konektivitas antara wilayah dan pulau menjadi fokus pemerintah saat ini.” demikian ungkap Dubes RI London Dr. Rizal Sukma pada pertemuan di Forum Investment Club di Carlton House, London, tanggal 3 November 2016 lalu.

Dr. Rizal Sukma memberikan paparan mengenai “Indonesia and the changing East Asia” di depan 50 komunitas bisnis Inggris di forum tersebut. Forum Investment Club ini adalah perkumpulan pengusaha Inggris dari berbagai latar belakang sektor industri dan jasa. Fasilitator acara tersebut adalah Simon Jacob de Beinod.

Pada paparannya, selanjutnya Dr. Rizal Sukma menyebutkan bahwa dengan karakteristik Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, terletak di antara dua samudera – Pasifik dan Hindia, lebih dari 50% perdagangan dunia melewati laut Indonesia, terutama di Selat Malaka, dan dua pertiga wilayah Indonesia adalah lautan, hal-hal inilah yang mendorong Presiden Joko Widodo untuk mentransformasi identitas bangsa Indonesia menjadi bangsa maritim, sehingga pembangunan di sektor maritim saat ini menjadi prioritas pemerintah Indonesia.

Menurut Rizal, dengan meningkatkan konektivitas antara wilayah, maka pembangunan diharapkan dapat merata ke seluruh wilayah Indonesia. Dalam konteks tersebut, maka Pemerintah menitikberatkan perhatiannya pada pembangunan infrastruktur mulai dari pelabuhan, jalan raya, rel kereta api, bandar udara terutama di Indonesia bagian timur sehingga pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak lagi berpusat di pula Jawa, namun juga ke bagian timur Indonesia. Hal ini jug penting untuk mengatasi disparitas harga barang yang cukup tinggi antara di Jawa dan pulau-pulau lainnya karena keterbatasan konektivitas antar wilayah dan antar pulau.

bm-3-nov-2016

Guna mendukung pendanaan pembangunan infrastruktur, Indonesia terus berupaya menarik investasi asing. Dubes Rizal menyebutkan bahwa sejak krisis finansial tahun 1998, Indonesia sempat mengalami de-industrialisasi, namun dengan semakin meningkatnya investasi asing di Indonesia, pemerintah Indonesia kembali menitikberatkan perhatiannya untuk melakuan re-industrialisasi.

Dubes Rizal memaparkan pula bahwa Indonesia saat ini juga memfokuskan pada peningkatan kemampuan sumber daya manusia. Dahulu pemerintah Indonesia hanya mengalokasikan sebagian kecil dari anggarannya untuk pendidikan dan penelitian, namun sejak tahun 2009 sesuai amandemen konstitusi Indonesia, pemerintah Indonesia wajib menganggarkan 20% anggaran belanja nasional untuk pendidikan.

“Ketika terpilih menjadi Presiden dua tahun lalu, Presiden Joko Widodo mendorong lebih kuat pembangunan sumber daya manusia melalui pembagian Kartu Indonesia Pintar bagi anak usia sekolah yang kurang kurang mampu sebagai jaminan akses bagi anak untuk mendapatkan keperluan sekolah secara memadai seperti buku, seragam, sepatu sekolah.” ungkap Rizal.

Pemerintah Indonesia juga terus melakukan peningkatan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat.

Pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan kesehatan tersebut diantaranya berasal dari penghapusan subsidi BBM, meskipun terdapat wilayah yang masih diberikan subsidi BBM seperti di Papua. Hal ini mengingat tingginya harga BBM di Papua dibandingkan wilayah lain di Indonesia.

Dalam melaksanakan agenda pembangunan dalam negeri tersebut, Indonesia terus memperhatikan perkembangan di kawasan yang dinamis. Indonesia juga dihadapkan pada upaya membangun tata kelola di kawasan mengingat adanya persaingan pengaruh dari negara-negara besar. Indonesia berupaya membangun suatu “regional order” yang lebih mengarah pada kerja sama daripada kompetisi. Hal ini penting mengingat perhatian dunia saat ini telah beralih ke Asia Timur sebagai kawasan yang terus berkembang pesat.

Dengan perkembangan di Asia Timur dan perkembangan di Inggris saat ini, Dubes Rizal melihat bahwa walaupun Inggris belum dapat melakukan perjanjian dagang dengan negara lain pasca referendum sebelum menyelesaikan negosiasinya dengan Uni Eropa, Inggris dengan Indonesia dapat mengeksplorasi berbagai bentuk kerja sama.

Dubes Rizal melihat Inggris dan Indonesia dapat memperkuat kerja sama dalam bidang maritim terutama untuk pengelolaan dan pelestarian sumber daya laut, industri pengolahan ikan, energi terbarukan yang berasal dari arus laut. Selain itu, kedua negara perlu memperkuat kerja sama di bidang industri kreatif serta pendidikan.