Focus Group Discussion “Supporting Economic Diplomacy in Europe”

Jakarta, 9 November 2016 — Indonesia perlu bekerja lebih keras lagi dalam mendorong reformasi guna menuju iklim bisnis yang lebih baik serta agar tidak tertinggal dengan negara-negara pesaing lainnnya, meski dalam beberapa waktu terakhir peringkat daya saing Indonesia menunjukkan perbaikan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Pengkajian dan pengembangan Kebijakan (BPPK), Kementerian Luar Negeri RI, Dr Siswo Pramono, dalam kesempatan membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD), bertemakan “Supporting Economic Diplomacy in Europe”, tanggal 9 November 2016.

photo-fgd-participants-3

Kegiatan FGD ini terlaksana berkat kerja sama antara Kedutaan Besar RI London, Kantor BKPM/Indonesian Investment promotion Centre (IIPC) London, BPPK,  Kemementerian Luar Negeri serta pemerintah Uni Eropa (UE). Kegiatan ini merupakan rangkaian penutupan program kerja sama bilateral Indonesia-Uni Eropa yang disebut European Union-Indonesia Trade Cooperation Facility (EUTCF) dengan BKPM sebagai focal point dari pemerintah RI. Program kerja sama ini berupa bantuan teknis dalam rangka mendukung terbentuknya strategi promosi investasi Indonesia yang lebih tepat terhadap kawasan Eropa Barat dan telah menghasilkan dokumen hasil analisis atau market intelligence terhadap negara-negara utama kawasan tersebut seperti Inggris, Jerman, Belanda, Perancis, Italia, Spanyol, Swedia, Swiss dan analisis kawasan Eropa Tengah dan Timur.

photo-ka-bppk-head-eu-tcf

Kegiatan FGD juga dibuka oleh Team Leader program EUTCF, Mr Joe Miller, yang dalam sambutannya menyampaikan bahwa di tengah suasana ketidakpastian saat ini peran diplomasi menjadi semakin penting dan oleh karena itu studi yang dilakukan oleh pihak EUTCF merupakan kontribusi terhadap upaya mendorong peningkatan hubungan antara Indonesia dan UE. Sementara itu, Ibu Natalia Ratna Kencana, Direktur Pengembangan Promosi BKPM, dalam sambutan pembukanya menyampaikan harapan agar hasil penelitian dapat dimanfaatkan untuk lebih meningkatkan arus investasi dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kesempatan diskusi, telah dihadirkan pembicara antara lain Mr. Alesandro Martinato, peneliti EUTCF, Mr Daniel Nichols, Kepala EU Desk pada BKPM dan Bapak Nurul Ichwan, Direktur IIPC London dengan moderator, Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan (P3K2) Amerop, BPPK, Leonard F Hutabarat, Ph.D.

Dalam paparannya, Mr Martinato menyampaikan bahwa kawasan Eropa Barat merupakan kawasan yang sangat beragam sehingga memerlukan sinergi yang erat dari semua unsur pemerintah RI. Dalam hal ini, pemerintah RI juga perlu memahami profil investor dari kawasan Eropa Barat dan menarik kehadiran investor yang benar-benar sesuai (match) dengan kepentingan atau prioritas nasional Indonesia. Lebih lanjut, Mr Martinato, menyatakan bahwa dalam melakukan promosi, Pemerintah RI perlu secara hati-hati mengidentifikasi investasi dari UE yang berkualitas bagi kepentingan Indonesia dengan memperhitungkan berbagai variabel positif seperti misalnnya peluang untuk alih teknologi. Sementara itu Mr Nichols dalam paparannya telah menyatakan bahwa kehadiran EU desk di BKPM telah memberikan bantuan  terhadap 170 perusahaan UE dengan komitemn nilai investasi ke Indonesia sebesar US$ 760 juta. Sedangkan Bapak Nurul Ichwan telah memaparkan isu dan tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan promosi investasi di kawasan Eropa serta usulan untuk melakukan koordinasi yang lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan kegiatan promosi dan fasilitasi investasi di seluruh kawasan Eropa oleh IIPC London dan Kantor Perwakilan RI di wilayah Eropa.

Selanjutnya pada saat tanya jawab telah mengemuka gagasan untuk mendorong terselenggaranya forum koordinasi secara reguler antara seluruh pejabat fungsi ekonomi KBRI, Atase Perdagangan dan Pejabat promosi investasi di kawasan Eropa. Sejalan dengan hal itu, Minister Counselor-Ekonomi, KBRI London, Vitto R Tahar, mengingatkan bahwa hasil studi EUTCF tersebut merupakan langkah awal yang perlu ditindaklanjuti menuju perumusan strategi promosi ekonomi Indonesia yang lebih koheren dan efektif.

photo-fgd-speakers

Kegiatan FGD ini telah dihadiri pula oleh wakil-wakil instansi antara lain Kementerian Perdagangan, Kemenko Perekonomian, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Bappenas.