Dubes RI: Sentralitas ASEAN Terancam!

Memenuhi undangan dari LSE, Dubes RI untuk Inggris Dr. Rizal Sukma memberikan keynote lecture pada acara peresmian South East Asia Forum di London School of Economics and Political Science (LSE) hari ini.

Acara yang dibuka oleh Prof Paul Kelly itu dihadiri lebih dari 100 orang yang berasal dari berbagai perwakilan Kedutaan asing di London, Kemlu Inggris, UK-ASEAN Business Council, para peneliti, mahasiswa, dan berbagai pihak lainnya yang tertarik isu Asia Tenggara.

Dalam sesi utama yang dipandu oleh Prof. Danny Quah yang merupakan Direktur Saw Swee Hock South East Asia Centre, LSE, Dubes Rizal Sukma yang juga merupakan lulusan LSE, memberikan paparan mengenai perubahan kekuatan di Asia Tenggara, regional order, dan posisi Indonesia.

“Saya melihat 3 karakter utama yang saat ini berkembang di Asia Tenggara dalam konstelasi hubungan antar negara adalah semakin kuatnya pengaruh RRT, keberadaan Amerika Serikat, dan persaingan antara RRT dan AS. RRT dengan kekuatan ekonominya sangat berpengaruh pada ekonomi negara-negara ASEAN. RRT yang terus memperkuat militernya juga menunjukkan keinginan RRT dapat diakui sebagai negara dengan kekuatan global. AS di sisi lain, sudah sejak lama mempunyai pengaruh yang kuat di kawasan dan untuk mengimbangi berkembangnya pengaruh RRT, maka Trans Pacific Partnership (TPP) merupakan salah satu instrumen yang digunakan AS. Persaingan antara RRT dan AS di kawasan merupakan suatu “emerging reality” karena keduanya ingin mempunyai akses seluas mungkin ke wilayah laut Indonesia.” tegas Dr. Rizal Sukma.

Dubes Rizal Sukma menambahkan, “Perkembangan yang terjadi di kawasan Asia Tenggara ini mempunyai potensi mempolarisasi hubungan antar negara ASEAN. Apabila ini terjadi, maka posisi ASEAN kemungkinkan akan termarjinalisasi. Apabila ASEAN terpolarisasi dan termarjinalisasi maka selanjutnya akan sulit bagi ASEAN untuk mempertahankan sentralitasnya dalam menjaga tata kelola hubungan antar negara di kawasan!”

Untuk mempertahankan regional order, Rizal berpendapat bahwa tata kelola di kawasan harus memenuhi sedikitmya 5 aspek yaitu regional order yang tetap mempertahankan sentralitas ASEAN, yang dapat mengakomodasi peran negara-negara besar, yang mencegah rivalitas antara negara besar, yang mengandung pula elemen ekonomi dan sosial budaya, serta yang memungkinkan terjadinya proses integrasi.

“Sebagai salah satu negara anggota ASEAN, Indonesia perlu memperkuat East Asia Summit sebagai forum yang mengakomodasi baik pendekatan realisme, normatif, dan institusional. Karena pada saat bersamaan, forum tersebut menghadirkan negara-negara besar dan semua pihak yang berpengaruh di kawasan seperti AS, RRT, India, Australia, Korea Selatan, dan Selandia Baru. Di samping itu, Indonesia telah dan akan terus menempatkan dirinya sebagai “maritime fulcrum” tidak hanya untuk kepentingan nasionalnya namun juga untuk turut berkontribusi menjaga stabilitas kawasan.” ujar Rizal.

Para peserta yang hadir meminta tanggapan Dubes RI terkait pandangan Indonesia terhadap inisiatif RRT mengenai One Belt One Road dan New Silk Road, peran Myanmar, posisi Indonesia dalam sengketa di Laut China Selatan, dan respon ASEAN atas persaingan AS dan RRT.

Rizal melihat bahwa selain OBOR dan New Silk Road, terdapat sejumlah inisiatif lainnya seperti RCEP, TPP, dll yang berkembang. Bagi Indonesia, selama inisiatif tersebut tidak bersifat hegemoni, inisiatif-inisiatif tersebut tidak akan ditolak oleh negara-negara ASEAN.

Khusus mengeni konflik wilayah di Laut China Selatan, Rizal menegaskan bahwa Indonesia tidak mempunyai konflik wilayah dengan RRT karena Indonesia memandang “9 dash lines” yang diklaim oleh RRT tidak memiliki dasar hukum internasional yang kuat. “Insiden yang terjadi di laut dekat pulau Natuna bagi Indonesia adalah kasus Illegal, Unregulated, and Unreported (IUU) Fishing. RRT tidak dapat mengklaim bahwa wilayah tersebut sebagai daerah tradisional penangkapan ikan bagi nelayan RRT!”

Rizal juga menyebutkan bahwa persaingan pengaruh AS dan RRT bukan hal yang sederhana bagi negara-nagara ASEAN karena persaingan tersebut mengandung unsur kerja sama dan kompetisi pada saat bersamaan. Untuk itu ASEAN harus dapat memainkan perannya secara tepat.

Menanggapi pertanyaan peserta mengenai pembuatan kebijakan luar negeri RI dan hubungan antar kepala negara ASEAN saat ini, Rizal menekankan bahwa sebagaimana dilaksanakan oleh negara-negara demokrasi lainnya, pembuatan kebijakan luar negeri di Indonesia merupakan proses yang melibatkan berbagai elemen mulai dari Kemeneterian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, dan kementerian-kementerian lainnya serta lembaga think tank, parlemen, dan lain-lain. “Karena perubahan kepemimpinan di negara-negara ASEAN, maka penting bagi semua elemen tersebut termasuk di antara para think tank untuk terus memperkuat hubungan di antara mereka!” tegas Rizal.

Dalam sesi-sesi panel selanjutnya, para pembicara yang hadir menyoroti secara khusus mengenai tantangan dan peluang yg dihadapi ASEAN dari sisi keamanan, ekonomi, sosial, dan proses integrasinya. South East Asia Forum ini rencananya akan dilaksanakan setiap tahunnya oleh LSE.