Dubes RI London Sambut Ketibaan Pengkapalan Pertama Ekspor Produk Kayu Indonesia dengan Lisensi FLEGT

Dubes RI London Dr. Rizal Sukma pada tanggal 16 Januari 2017 telah mengunjungi pelabuhan Tilbury dan membuka kargo ekspor pertama produk kayu Indonesia yang telah berlisensi FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance, and Trade). Kargo produk kayu Indonesia tersebut diimpor oleh perusahaan James Lathams Ltd dan Falcon Panel Product Ltd, dengan agen pengimpor dari perusahaan Plaut International Ltd.

Acara yang langsung dilakukan di warehouse kedua perusahan tersebut dihadiri oleh pimpinan masing-masing perusahaan yaitu Piers Latham dari perusahaan James Lathams dan Andrew Tilbury dari perusahaan Falcon serta perwakilan dari Department for International Development (DfID) Inggris yang selama ini turut mendukung penguatan sistem verifikasi produk kayu di Indonesia.

 

“Saya merasa bangga dapat melihat secara langsung masuknya produk kayu Indonesia yang pertama kali dengan lisensi FLEGT ke Inggris. Ini merupakan hasil kerja keras dari berbagai pihak, baik Pemerintah Indonesia maupun Inggris, kalangan eksportir, dan masyarakat madani yang terus mengawal implementasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).” ujar Rizal Sukma.

 

“Saya percaya dengan penerapan lisensi FLEGT ini akan semakin memberi kepercayaan kepada para importir mengenai legalitas ekspor produk kayu Indonesia. Saya juga percaya dengan penerapan lisensi FLEGT ini, ekspor produk kayu Indonesia akan semakin meningkat di masa mendatang!” tegas Rizal Sukma.

 

Total ekspor produk kayu ke Inggris pada tahun 2015 mencapai nilai $ 127 juta dan trend ini diharapkan akan terus meningkat di masa mendatang. Potensi pasar Inggris sangat besar untuk kayu dan produk kayu Indonesia dengan total impor Inggris dari dunia sebesar USD 6,9 milyar di 2015 dan tumbuh rata-rata per tahun sebesar 9,11% selama periode 2011-2015.

 

Piers Latham dalam kesempatan itu juga menyatakan bahwa perusahaannya menyambut baik penerapan lisensi FLEGT ini bagi produk kayu Indonesia yang diekspor ke negara-negara Eropa. “Adanya lisensi FLEGT ini semakin memudahkan perusahaan-perusahan di Inggris termasuk James Lathams Ltd untuk meyakinkan konsumennya mengenai legalitas produk kayu dari Indonesia.” ujar Piers Latham.

 

Sementara Andrew Tilbury dari perusahaan Falcon Panel Product Ltd menyebutkan bahwa pihaknya berharap dengan adanya lisensi FLEGT atas produk kayu Indonesia penjualan produk kayu dari perusahaannya akan semakin meningkat. Perusahaan Falcon Panel Product Ltd merupakan salah satu importir produk kayu Indonesia khususnya untuk daun pintu. Di dalam gudang penyimpanan perusahaan Falcon Panel Product Ltd, terlihat sejumlah box plywood untuk pembuatan daun pintu dan lantai dari PT Mujur Timber – Sibolga Indonesia dan PT Kutai Timber Indonesia.

 

Impor Inggris pada pengkapalan pertama ekspor produk kayu Indonesia terhitung cukup besar. Sesuai informasi dari Asosiasi Panel Kayu Indonesia (APKINDO), pada kesempatan pengkapalan pertama produk kayu dengan lisensi FLEGT ini ke Inggris terdapat sekitar 17 kargo yang dikirim melalui pelabuhan Tilbury, Liverpool, dan Grangemouth.

 

FLEGT merupakan kebijakan Uni Eropa (UE) terhadap masalah pembalakan liar dan perdagangan produk hasil hutan yang terjadi secara global. Negosiasi FLEGT – Voluntary Partnership Agreement Indonesia-UE secara resmi dimulai pada  tahun 2007..Setelah melalui pembahasan yang cukup panjang, Indonesia dan UE telah sepakat untuk memulai implementasi penuh lisensi  FLEGT pada tanggal 15 November 2016. Dengan kesepakatan ini, Indonesia menjadi negara pertama yang memperoleh lisensi FLEGT dari UE.

 

Lisensi FLEGT ini secara otomatis memenuhi persyaratan Peraturan Perkayuan UE – EUTR, (EU Reg.#995/2010), yang melarang para pelaku pasar di UE untuk menempatkan kayu hasil pembalakan liar serta produk yang berasal dari kayu ilegal di pasar UE. Para importir produk kayu berlisensi FLEGT dapat menempatkan barang impor mereka dalam pasar UE tanpa perlu melaksanakan pola manajemen risiko (uji tuntas). Skema lisensi FLEGT berlandaskan suatu sistem verifikasi mandatori yang dikenal dengan nama Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang dikembangkan oleh para wakil pemangku kepentingan kehutanan di Indonesia. SVLK Indonesia menjamin bahwa semua produk kayu yang dipanen atau diimpor, diangkut, diperdagangkan, diproses dan diekspor tunduk pada seluruh perundang-undangan nasional yang berlaku yang mengatur lingkungan hidup, masalah sosial dan perekonomian, sebagaimana diidentifikasi oleh para pihak dari pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sipil.